News

 

OJK : Alur Permohonan Izin Usaha Perasuransian

OJK, melalui Publikasi data telah menerbitkan "Alur Permohonan Perizinan Perusahaan Asuransi".

OJK : Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2016-2019

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan tujuan pembentukan OJK yang demikian luas serta kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang,.....
Baca selengkapnya di : http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Master-plan-sektor-jasa-keuangan-indonesia-periode-2015-2019.aspx

Pengertian Tentang Agen dan Pialang Asuransi

Pialang Asuransi adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka dalam membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim, dimana masyarakat tertanggung sangat awam dengan kondisi dan persyaratan polis asuransi dan disisi lain pihak Perusahaan Asuransi sangatlah paham.

Sehingga Pemerintah merasa perlu untuk membentuk Pialang Asuransi melalui peraturan yaitu Undang undang Asuransi No. 2 tahun 1992, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat luas. Fungsi dan peranan Pialang Asuransi di belahan dunia lain sudah sangat berkembang dan hampir seluruh transaksi asuransi melalui Pialang Asuransi.


Pialang Asuransi dibentuk dalam badan hukum dan harus memiliki ijin dari Departemen Keuangan dengan Persyaratan cukup ketat dan diatur secara jelas dalam UU No. 2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 226/ KMK.0171993 dan peraturan terbaru lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992, Pasal 24 ayat1 menegaskan Pialang Asuransi wajib menjelaskan secara benar kepada Tertanggung tentang ketentuan isi polis termasuk hak dan kewajiban Tertanggung.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 226/ KMK.017/1993, mempersyaratkan dalam pembentukan Pialang Asuransi harus memenuhi kualifikasi Tenaga Ahli, Penyelenggaran Usaha, Laporan Pemeriksaan. Dan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999 menegaskan Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki Polis Professional Indemnity / Liability.